oleh

HNU Sidak Tambang Batubara Ilegal 6 Orang Penambang di amankan Polisi

 

infosriwijaya.online — TANJUNG ENIM : Untuk kesekian kalinya Pemkab Muara Enim dipimpin oleh Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., Bersama Dandim 0404, Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri dan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim  kembali melakukan inspeksi ke lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung., Pj. Bupati mengamankan 6 orang penambang batubara illegal dan 1 unit alat berat yang masih beraktivitas di lokasi tambanng tanpa izin tersebut. Rabu petang (9/6/2021)


.
Pj. Bupati sempat menginterogasi para penambang ilegal yang semuanya berasal dari luar Kabupaten Muara Enim. Dirinya menyesalkan masih saja ada oknum yang melakukan penambangan selepas inspeksinya 2 minggu lalu, tak jauh dari lokasi saat ini. Dalam keterangannya, Pj. Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini adalah ilegal dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Dijelaskannya bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK merupakan tindak pelanggaran hukum pidana. Oleh sebab itu Pj. Bupati menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggar hukum, apalagi menurutnya kegiatan ini merugikan negara, daerah, lingkungan termasuk berisiko tinggi terjadinya kecelakaan seperti yang terjadi beberapa bulan lalu dengan menewaskan 11 orang penambang ilegal.
.
Diakui Pj. Bupati bahwa kegiatan ini menjadi dilema karena disatu sisi menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat, namun jika dilihat secara makro, Pj. Bupati memastikan bahwa kegiatan ini lebih banyak merugikannya daripada manfaat. Tentunya sebagai kepala daerah dirinya akan melindungi warga dan menyelamatkan kerugian negara akibat dampak dari penambangan ilegal ini, apalagi selama ini keuntungannya hanya dinikmati segelintir orang, terutama oknum pendatang dari luar daerah Kabupaten Muara Enim.

Oleh sebab itu Pj. Bupati berencana mengambil solusi dengan membina warga lokal dengan menggandeng perusahaan tambang sekitar seperti PTBA untuk kemudian dibentuk badan usaha milik desa (Bumdes) yang nantinya memiliki izin usaha dengan penambangan yang memperhatikan prosedur dan keselamatan sehingga dapat berkontribusi secara jelas bagi warga dan daerah. ( IS : Rill/Joha)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *