oleh

Kajati Sumsel Hari Ini Terima 10 Berkas Laporan Dugaan Korupsi Pekerjaan Konstruksi

 

 

Infosriwijaya.online — Lahat : Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan telah meyerahkan 10 berkas Laporan Pengaduan Paket Pekerjaan Kontruksi di salah satu kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Selatan, yang dia engan menyebut nama kabupaten/ kota.

“Kami hanya menjalakan tugas sebagai mana ketentuan yang diatur dalam PP 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” ujar Dodo Arman Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan. Kamis (10/6/2021)

“Kami di LSM KPK Nusantara Saat ini memiliki SDM yang cukup, dimana kami memiliki 17 Tim Pemantau Investigasi yang masing – masing tim beranggotakan 3 sampai dengan 5 orang, oleh sebab itu saat ini kami memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan banyak control dan pengawasan terhadap kegiatan yang bersumber dari keuangan APBN dan APBD di kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Selatan.” Jelasnya

“Selain memiliki Tim yang cukup, Pola kerja Pemantauan Investigasi yang di lakukan sederhana dan didukung dengan ketersediaan data akurat yang kami akses resmi secara online dari portal milik pemerintah, setelah mendapatkan data yang cukup Tim melakukan Pematauan Investigasi, setelah itu memita klarifikasi atas dugaan – dugaan temuan lapangan dan dilakukan Pelimpahan Laporan Pengaduan Kepada Pihak – Pihak yang Berkompeten untuk dugaan – dugaan temuan yang diyakini kuat ada unsur atau terjadi tindak pidana korupsi” tegas Dodo Arman

Menjawab pertanyaan awak media perihal progress Laporan Pengaduan LSM KPK Nusantara Sumatera Selatan terkait kegiatan Normalisasi Sungai di Kabupaten Empat Lawang, Dodo Arman menjelaskan bahwa selain agenda penyerahan berkas Laporan Pengaduan kedatangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga untuk memantau perkembangan Penanganan Laporan Pengaduan tentang Normalisasi Sungai di Kebupaten Empat Lawang.

“Tadi kami sudah tanyakan perkembangan Laporan Pengaduan Normalisasi namun hari ini kami belum dapat menemui pihak yang menangani perkara tersebut, untuk mengawal Perkara Normalisasi Sungai di Kabupaten Empat Lawang nanti tanggal 13 Juni 2021 kami sudah mengagendakan jadwal ke Kejaksaan Agung dan ke Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta untuk meminta dilakukan pengawalan terhadap perkara aduan tersebut.” pungkas Dodo. ( IS ;Nita)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *