oleh

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Putuskan Nurdin Halid sebagai Ketua Dekopin Tidak Sah

 

infosriwijaya.online  — Jakarta : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan Banding DR.Sri Untari Bisowarno, M.AP  dalam sengketa kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Dalam putusannya, Nurdin Halid sebagai pihak penggugat dianggap tidak memiliki legal standing sebagai Ketua Umum Dekopin.

“Menerima secara formal permohonan banding dari pembanding/tergugat II intervensi dan pembanding/tergugat; membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 160/PDT.G/2020/PTUN.Jkt tanggal 12 Januari 2021,” demikian bunyi putusan tersebut sebagaimana dikutip RRI, Rabu (28/4/2021).

Kuasa hukum Sri Untari, Syamsul Huda Yudha, SH.,MH  mengatakan dengan putusan tersebut maka sah Ketua Umum Dekopin sementara dijabat Sri Untari  Bisowarno , sampai adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Dengan kata lain, Nurdin Halid harus mengajukan upaya hukum Kasasi.

“Bahwa berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habetur yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi,” terang Yudha dalam jumpa pers di Jakarta.

Tidak hanya itu, menurut Yudha, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi TUN ini maka legal opini yang sebelumnya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Sri Untari sebagai Ketua Dekopin, berlaku dan sah menurut hukum.

“Dengan demikian Nurdin Halid tidak memiliki legal standing, kualitas dan kompetensi bertindak dalam kapasitas untuk dan atas nama sebagai Ketua Umum Dekopin,” katanya.

Yudha mengatakan kedudukan Sri Untari sebagai Ketua Umum Dekopin memiliki landasan hukum yang jelas. Yakni berdasarkan AD/ART Dekopin yang disahkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin, serta UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

“Mengubah AD/ART harus disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 59 UU Perkoperasian,” papar Yudha.

Sri Untari mengucap syukur atas putusan Pengadilan Tinggi TUN yang menegaskan dirinya sebagai Ketua Umum Dekopin. Ia mengatakan keputusan itu sebagai buah perjuangan bersama pengurus mulai dari daerah hingga pusat, serta para tokoh dan sesepuh yang selalu memberi dukungan tanpa henti.

“Kami bersyukur pasti ini karena bimbingan dan kehendak Tuhan di bulan suci Ramadhan. Kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami sebuah legalitas untuk kepentingan kami bekerja untuk Indonesia,” ucap Sri Untari.

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pimpinan Dekopinwil gimana terus memberikan suport kepada kita dengan sabar, sabar dan ikhlas dalam berjuang. Teman-teman se Indonesia memiliki kekuatan hati, memiliki keyakinan bahwa kita berada di sebuah tempat yang benar,” lanjut Untari.

Pasca putusan tersebut, Untari akan melakukan konsolidasi internal. Bahkan ia akan mendorong daerah yang belum sempat menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) karena terkendala pandemi Covid-19, supaya diadakan usai Lebaran Idul Fitri.

“Kami akan terus melakukan konsolidasi dan bahwa dari 22 provinsi yang sudah melaksanakan Muswil dari 33 provinsi. Tapi karena ini bulan suci Ramadhan kita tidak diperkenankan untuk berkumpul dan karena protokol kesehatan juga, maka kita tunda sampai aturan pemerintah yang membolehkan kita berkumpul,” katanya.

Sebelumnya terjadi sengketa kepengurusan Dekopin yang berujung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sengketa terjadi karena adanya dualisme kepengurusan Dekopin, di satu pihak Sri Untari, dan pihak lain ada Nurdin Halid.

Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum Dekopin berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2019. Terpilihnya Nurdin mengacu pada perubahan AD/ART yang membolehkan seseorang menjabat sebagai Ketum Dekopin lebih dari dua periode.

Sedangkan Sri Untari terpilih sebagai Ketua Umum Dekopin berdasarkan AD/ART Dekopin yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin. Posisi Untari dikuatkan oleh legal opini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Untari sah sebagai Ketua Dekopin.

Pada Pengadilan TUN tingkat pertama Nurdin Halid menang setelah gugatannya terhadap legal opini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dikabulkan oleh majelis hakim. Kubu Untari sebagai tergugat II intervensi lalu mengajukan Banding ke Pengadilan TUN yang akhirnya menang. (IS: Red/Nita)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *